Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan dan perwakilan kepala SMPN 1 hingga SMPN 6 Ponorogo. Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi D, Riyanto, S.IP, ini menjadi forum penting untuk membahas isu pungutan liar (pungli) di sekolah yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat, Kamis (11/09/2025).
Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan memaparkan secara rinci sumber dana sekolah, termasuk nominal dana BOS yang diterima per siswa. Transparansi aliran dana ini menjadi salah satu poin utama pembahasan agar tidak menimbulkan keraguan maupun salah tafsir di kalangan wali murid.
Anggota Komisi D menyoroti mengapa isu pungli kerap muncul berulang, meski sudah sering dibahas. Dari dialog bersama kepala sekolah, terungkap bahwa masih ada sejumlah kendala di lapangan yang memicu munculnya persoalan serupa.
Sebagai solusi, rapat merekomendasikan agar pihak sekolah lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait dana, sekaligus memperkuat sosialisasi kepada orang tua murid. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun penggunaan dana dapat dipahami secara jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, S.IP, menegaskan bahwa pertemuan ini adalah langkah konkret DPRD dalam mendorong terciptanya sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan terpercaya. Harapannya, ke depan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Ponorogo semakin kuat dan terjaga.
